Kopsindo Resmi Dikukuhkan Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah Wujudkan Indonesia Adil Dan Makmur

NusaTribune.com / Jakarta – Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) secara resmi menggelar Pengukuhan Pengurus Nasional dan Rapat Pleno I di Ruang Serbaguna Lantai 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/7/2026). Dengan mengusung tema “Menggerakkan Potensi Bangsa dan Menghadirkan Kerja Nyata untuk Menuju Indonesia Adil dan Makmur Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, acara ini menjadi momentum konsolidasi nasional organisasi dalam merumuskan langkah strategis dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

 

Acara yang mendapat dukungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pakar. Hadir sebagai Pengarah adalah Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota DPR RI Periode 2024–2029. Sementara itu, sejumlah narasumber ahli memberikan pandangan mendalam dalam rapat pleno, antara lain Dr. Agung Nugroho, S.H., M.H., CLA., CRGP., CHRM., CIB., APIE (Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan), Tjoki Aprianda Siregar, S.IP., M.A. (Pemerhati Hubungan Luar Negeri), Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S. (Pemerhati Masalah Ketenagakerjaan), dan Prof. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. (Pemerhati Ekonomi).

 

Dalam kesempatan tersebut, dikukuhkan pula struktur Pengurus Nasional KOPSINDO periode baru. Drs. Rambun Sumardi, Ak., M.Si. terpilih sebagai Ketua Umum, didampingi oleh Dr. M. Mukhlisih N., S.H., S.Pd.I., M.Pd. sebagai Sekretaris Jenderal dan Dr. Erwan Dukat, M.Com. sebagai Bendahara Umum. Acara ini diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dipimpin oleh Siti Aiyah, S.Sos. selaku Ketua Panitia dan Sutan Deki sebagai Sekretaris Panitia.

 

Menegaskan posisi organisasi, Ketua Umum KOPSINDO, Drs. Rambun Sumardi, Ak., M.Si., menyatakan bahwa pengukuhan ini menandai awal gerakan nasional untuk memberikan kontribusi pemikiran konstruktif kepada negara.

 

“KOPSINDO hadir untuk bersinergi dengan pemerintah. Kami mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat, namun kami juga menjalankan fungsi kontrol sosial dengan memberikan kritik yang membangun disertai solusi konkret. Kritik kami bukan untuk melemahkan, melainkan agar kebijakan semakin efektif dan tepat sasaran,” ujar Rambun dalam sambutannya.

 

Ia menekankan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman utama dalam menjaga kedaulatan bangsa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Sorotan Terhadap Program Strategis Pemerintah

Dalam paparannya, Rambun menyoroti beberapa program strategis pemerintah yang perlu evaluasi berkelanjutan. Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menilai tujuan program tersebut sangat mulia, namun pelaksanaannya di lapangan memerlukan pengawasan ketat.

 

“Kami tidak menolak programnya. Yang kami dorong adalah perbaikan tata kelola agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Apabila ditemukan permasalahan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab,” jelasnya.

 

Selain itu, Rambun juga menyinggung pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia mengingatkan agar pelaksanaan program ini memperhatikan kesiapan lokasi, tata kelola manajemen, serta model usaha yang berkelanjutan, sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar berdampak positif bagi ekonomi masyarakat desa.

 

Di sektor pendidikan, Rambun menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan serta memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai investasi jangka panjang bangsa.

 

Terkait institusi keamanan, Rambun berpendapat bahwa aparat TNI dan Polri harus tetap difokuskan pada fungsi utamanya sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Komitmen Menjadi Mitra Konstruktif

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Pleno I, KOPSINDO akan menyusun berbagai rekomendasi strategis berbasis kajian dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

 

“Kami ingin menjadi mitra pemerintah yang memberikan masukan berbasis data dan realitas di lapangan. Cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dapat tercapai jika ada sinergi yang kuat antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil,” tegas Rambun.

 

KOPSINDO berharap pemerintah terus melakukan evaluasi objektif terhadap kinerja kementerian dan lembaga, serta pelaksanaan program nasional, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

 

Tentang KOPSINDO:

Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) adalah organisasi masyarakat yang berfokus pada penggerakan potensi bangsa melalui kajian kebijakan, advokasi, dan kerja nyata untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jurnalis

Jaya Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *